Sebanyak 381 ruang kelas rusak di Kabupaten Blora terancam tidak dapat diperbaiki pada tahun anggaran 2025. Hal ini disebabkan dampak efesiensi angaran dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, Sandy Tresna
Hadi, menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengusulkan 150 sekolah untuk
mendapatkan anggaran perbaikan.
Dari jumlah itu, sebanyak 83 sekolah telah diaprprov pada Agustus 2024,
yang terdiri dari 69 SD, 13 SMP, dan 1 PAUD.
“Pada Agustus 2024 lalu sudah
muncul sekolah yang di-approve atau diterima dan dipertimbangkan. Jadi dari 150
ada 83 sekolah yang diterima dan diusulkan,” katanya Selasa, (18/2/2025).
Namun, lanjut Sandy perubahan kebijakan di tingkat pusat membuat
anggaran DAK ditarik dan pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum
(PU).
Akibatnya, dana tersebut tidak masuk ke kas daerah dan hingga kini
belum ada kejelasan terkait tindak lanjut pembangunan sekolah yang telah
diusulkan.
“Tahun-tahun sebelumnya, pada Desember biasanya sudah ada kejelasan
nama sekolah dan besaran anggaran. Namun karena ada perubahan ini, sekarang
semuanya tak jelas. Proses usulan berhenti pada Agustus tahun lalu,” tambahnya.
Disampaikan Sandy, berdasarkan hasil survei pada 2024, masih terdapat
381 ruang kelas di ratusan sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Selain itu, terdapat 48 ruang guru, 22 perpustakaan, 6 laboratorium, 42
toilet, dan 9 UKS yang juga dalam kondisi memprihatinkan.
“Dengan tidak adanya DAK, dampaknya sangat signifikan. DAK ini andalan
kami untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Bertahun-tahun, dari DAK
kami mendapatkan puluhan miliar rupiah,” ungkapnya.
Menurut Sandy, satu-satunya sumber pendanaan untuk perbaikan sekolah
hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan dari provinsi (Banprov).
“Karena ini kebijakan pusat, kami hanya bisa menerima dan tidak bisa
berbuat banyak. Dampaknya tentu sangat berpengaruh terhadap target perbaikan
sekolah yang telah direncanakan,” pungkasnya. (***)
0 Komentar